Forum Rekto PTMA menuntut kesetaraan regulasi dan kesempatan antara PTS dan PTN sambil mengkritik kebijakan KIPK, jalur mandiri PTN, serta penerimaan masif mahasiswa Universitas Terbuka.
Info24jam, Senayan Jakarta| Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) pimpinan Prof. Dr. Ma’mun Murod melakukan audiensi dengan Anggota Komisi X DPR RI Ir. H. La Tinro La Tunurung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6). Pertemuan membahas ketimpangan PTS-PTN, KIPK, jalur mandiri PTN, dan evaluasi Universitas Terbuka (UT).
Dalam sambutannya, Prof. Ma’mun menyampaikan kegelisahan PTS terhadap kebijakan yang kurang berpihak pada keberlanjutan swasta. “Kami melihat adanya ketidakseimbangan yang semakin lebar antara PTN yang mendapat dukungan penuh dari negara dan PTS yang harus mandiri tanpa subsidi. Hal ini berdampak pada daya saing, akses mahasiswa, hingga kualitas layanan,” ujar Prof. Ma’mun.
Forum Rektor PTMA meminta pemerintah meninjau ulang alokasi kuota KIPK dan mekanisme seleksi jalur mandiri PTN untuk menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang adil.
Rektor Universutas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Assoc.Prof.Dr. Desri Arwen menekankan ketimpangan struktural. “PTS berjuang tanpa biaya dari APBN, sementara PTN mendapatkan sokongan penuh negara. Kami tidak meminta perlakuan istimewa, tetapi kesetaraan regulasi dan kesempatan. Jika ini terus dibiarkan, banyak PTS akan tergerus dan hilang, padahal peran mereka sangat besar dalam mencerdaskan bangsa,” tegasnya.
Ia juga mengkritik penerimaan mahasiswa UT yang masif tanpa rasio dosen-mahasiswa memadai.
“Jumlah mahasiswa UT yang sangat besar tetapi dengan dukungan dosen yang terbatas patut menjadi perhatian serius. Kami khawatir akan terjadi penurunan kualitas pembelajaran dan pengawasan akademik,” imbuh Rektor UMT Assoc. Prof. Dr. Desri Arwen.
La Tinro dari Fraksi Gerindra menyatakan Komisi X akan meneruskan masukan kepada Kemendiktisaintek.
“Kami mendengar dengan seksama seluruh kegelisahan yang disampaikan. Komisi X berkomitmen menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan pemerintah. Kami akan segera mengagendakan rapat dengar pendapat lanjutan dengan Kemendiktisaintek agar solusi konkret dapat segera dirumuskan, terutama terkait pemerataan dukungan, evaluasi KIPK, jalur mandiri, serta pengawasan terhadap UT,” ujar La Tinro.
Audiensi berlangsung konstruktif dengan kesepakatan komunikasi intensif berkelanjutan.***
Penulis/Editor: Zulfadhli Anwar
Kontributor News/Foto: Aznil Fajri
