![]()
MERANTI, INFO24JAM – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, menghadiri Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang I Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti di Balai Sidang Paripurna DPRD, Jumat (20/11/2026).
Rapat paripurna tersebut mengagendakan dua pembahasan penting, yakni penyampaian jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 serta laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), sekaligus persetujuan dan pengesahan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
Dalam penyampaian jawabannya, Bupati Asmar mengapresiasi berbagai masukan dan pandangan fraksi DPRD yang dinilai konstruktif dalam penyempurnaan rancangan anggaran daerah tahun 2027.
Terkait RAPBD 2027, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menjelaskan sejumlah kebijakan utama, mulai dari pengelolaan anggaran, peningkatan pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur hingga pemenuhan pelayanan dasar.
Dari sisi postur anggaran, total belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,068 triliun, yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp874,78 miliar dan belanja modal sebesar Rp92,92 miliar atau sekitar 8,70 persen. Pemerintah daerah akan menerapkan efisiensi belanja secara selektif dan berbasis kinerja tanpa mengurangi pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
Sementara itu, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,065 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185,53 miliar atau 17,41 persen dan pendapatan transfer sebesar Rp879,87 miliar atau 82,59 persen.
Untuk mengoptimalkan target pajak daerah sebesar Rp25,61 miliar, Pemkab Meranti akan memperluas digitalisasi pembayaran melalui QRIS dan layanan PBB-P2 daring, memasang alat perekam transaksi (tapping box), serta menggandeng Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penagihan piutang pajak, khususnya terhadap wajib pajak berskala besar. Langkah tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat kecil dan pelaku UMKM.
Adapun defisit anggaran sebesar Rp2,6 miliar direncanakan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Di bidang infrastruktur, pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan jalan poros, rehabilitasi pelabuhan bongkar muat, antara lain di Semulut, Mekong, dan Tanjung Samak, serta mengusulkan penanganan abrasi pantai kepada pemerintah provinsi dan pusat.
Pada sektor kelistrikan, Pemkab Meranti terus berkoordinasi dengan PT PLN untuk memperluas akses listrik bagi 2.767 rumah tangga atau sekitar 5,9 persen yang belum teraliri listrik. Upaya tersebut dilakukan melalui program Listrik Desa (LISDES) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), sekaligus mendukung pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV.
Di sektor pendidikan, alokasi anggaran telah memenuhi ketentuan sebesar 33,22 persen. Pemerintah daerah juga akan mengevaluasi pemerataan distribusi guru serta mengkaji kemungkinan pemberian beasiswa penuh bagi masyarakat.
Sementara di bidang kesehatan, evaluasi distribusi tenaga medis, pengkajian layanan donor darah di kecamatan, serta peningkatan transparansi tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD dan puskesmas menjadi perhatian pemerintah daerah.
Untuk mitigasi bencana, pemerintah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp1 miliar. Selain itu, pembangunan sekat kanal akan dilakukan di wilayah rawan kebakaran lahan gambut, khususnya Kecamatan Rangsang, Rangsang Pesisir, dan Merbau, dengan dukungan dana Bantuan Presiden.
Terkait penataan aparatur, proporsi belanja pegawai dalam RAPBD 2027 tercatat sebesar 35,78 persen. Pemerintah daerah juga menyesuaikan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai ketentuan pemerintah pusat serta menyusun usulan kebutuhan formasi CPNS Tahun 2027 berdasarkan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan daerah.
Pada agenda kedua, Bupati Asmar menyambut baik persetujuan dan pengesahan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Menurutnya, regulasi yang telah melalui proses pembahasan sejak 2024 tersebut merupakan tonggak penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya serta kearifan lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
“Pengesahan Peraturan Daerah ini bukanlah garis akhir, melainkan titik awal dari kerja bersama yang lebih nyata,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui perangkat daerah terkait akan segera menindaklanjuti Perda tersebut dengan menyusun aturan pelaksana, melakukan pendataan objek pemajuan kebudayaan, memperkuat peran sanggar dan komunitas budaya, serta mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam sektor pendidikan dan pariwisata daerah…(ZAMRI)
